Syafruddin Adi
Mataram NTB - Reformasi Birokrasi salah satu wujud langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif serta efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan professional sesuai dengan prinsip – prinsip Good Governance.
Dalam hal itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010 – 2025 pedoman pelaksanaan program reformasi birokrasi Nasional. Maka pemerintah menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama diantaranya yaitu seperti peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih maupun bebas KKN beserta peningkatan pelayanan publik.
Dan untuk mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, salah satunya yang perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.
“Untuk mendukung upaya tersebut, langkah awal yang dilakukan oleh Korem 162/WB dengan melaksanakan kegiatan pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK), wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Korem 162/WB yang dipimpin langsung oleh Danrem 162 Brigjen TNI Lalu Rudy Irham Srigede, ST., M.Si., di Aula Sudirman Makorem 162/WB Jalan Lingkar Selatan No 162 Mataram, dengan jumlah hadir sekitar 80 orang. Kamis (24/02/22).
Dalam sambutannya Danrem mengatakan, bahwa pencanangan pembangunan zona integritas menuju WBK beserta WBBM di lingkungan Korem 162/WB merupakan suatu kesungguhan dan tekad dari Korem 162/WB dalam mengukuhkan diri sebagai bagian dari TNI Angkatan Darat yang mempunyai komitmen untuk mencegah terjadinya praktek KKN disertai dengan upaya untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi serta reformasi, birokrasi yang transparan akuntabel disatker maupum subsatker jajaran Korem 162/WB, ” ucapnya.
Pemberantasan praktek korupsi kolusi dan nepotisme merupakan upaya Korem 162/WB dalam meningkatkan kinerja untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang merupakan target yang telah ditetapkan dalam bentuk institusi TNI Angkatan Darat yang modern, ” tegas Alumni Akmil 88.
“Semoga apa yang kita laksanakan hari ini hendaknya menjadi penyemangat bagi satuan kerja maupun dalam melaksanakan semua ketentuan sebagai aturan untuk mewujudkan satuan yang WBK dan WBBM tentunya dengan kesungguhan upaya yang optimal.
“Lanjutnya, jauhkan pelanggaran terkait dengan werving pada saat pembukaan penerimaan prajurit TNI, Tamtama, Bintara maupun Perwira.” tegas Jenderal yang akrab dipanggil Miq Rudy.
Terlihat hadir dalam acara tersebut, Kakanwil Kemenkum dan Ham Prov. NTB, Kepala BPKB Prov. NTB, Kepala perwakilan Ombudsman Prov. NTB, Sekda Prov. NTB, Karo Rena Polda NTB, Kakesbangpoldagri Prov. NTB, Kakanwil DJPB Prov. NTB, Kasrem 162/WB, Para Kasi Kasrem 162/WB, Para Dandim se-pulau Lombok, Kepala KPPN Mataram.(Adbravo)
Narsono Son 
